NGANJUK RADAR NUSANTARA NEWS— Praktik penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, memicu sorotan tajam. Dugaan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) mengemuka setelah ditemukan ketimpangan harga yang cukup signifikan di tingkat petani.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, penetapan harga pupuk bersubsidi di wilayah tersebut terkesan simpang siur dan bervariasi. Ketua kelompok tani setempat menyebut harga jual berada di angka Rp110.000 per sak. Namun, keterangan berbeda muncul dari narasumber lain yang menyebut harga mencapai Rp140.000 per sak, sementara petani pembeli di lokasi mengaku menebusnya seharga Rp120.000 per sak.
Menanggapi kejanggalan ini, Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Anti Korupsi dan Keadilan (LSM GAKK) menyatakan sikap tegas untuk terus mengawal isu tersebut. Ketua LSM GAKK, Sumarno, menegaskan bahwa kesepakatan baru hasil rapat yang mengembalikan mekanisme transaksi langsung ke kios resmi tidak lantas menghapus dugaan pelanggaran yang sudah terjadi sebelumnya.
”Kami akan terus mengawal proses ini. Penjualan di atas HET itu disinyalir sudah terjadi sebelum adanya rapat kesepakatan. Pertemuan atau kesepakatan baru tidak serta-merta menggugurkan dugaan pelanggaran awal, justru ini semakin memperkuat indikasi yang ada sebelumnya,” tegas Sumarno pada 14/9/26.
Secara terpisah, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Pace Bagian Desa Mlandangan mengonfirmasi bahwa pihak dinas terkait telah turun tangan untuk merespons aduan masyarakat pada 8/9/26 Langkah penertiban pun diambil agar penyaluran pupuk subsidi ke depan dilakukan secara langsung melalui kios resmi sesuai aturan yang berlaku.
LSM GAKK memastikan akan terus menggali informasi dan memantau lapangan guna memastikan pola penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mlandangan benar-benar berjalan transparan dan tidak lagi memberatkan para petani.
JurnalisGus Luthfi