𝗦𝗨𝗥𝗔𝗕𝗔𝗬𝗔, Radar Nusantara Post, — Sumatera dan Aceh kembali dilanda bencana alam yang memicu keprihatinan dan amarah masyarakat. Gambar yang beredar di media sosial menyuarakan enam tuntutan keras kepada pemerintah, mendesak agar bencana yang terjadi segera ditetapkan sebagai Bencana Nasional.
Tuntutan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam gambar tersebut, poin-poin yang diajukan mencerminkan keresahan mendalam terhadap akar permasalahan. Masyarakat menuntut:
1. Penghentian izin industri yang diduga berkontribusi pada kerusakan lingkungan.
2. Penghentian eksploitasi tambang yang sering disebut sebagai pemicu degradasi ekosistem.
3. Pemberhentian proyek mega infrastruktur yang berpotensi mengabaikan daya dukung lingkungan.
4. Pemeriksaan penyebab kerusakan secara transparan dan independen.
5. Audit menyeluruh terhadap tata ruang dan lingkungan untuk memastikan kebijakan yang berkelanjutan.
6. Pencarian dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang diduga menyebabkan kerusakan.
Seruan ini muncul sebagai respons dari berbagai bencana yang telah melanda wilayah Sumatera dan Aceh belakangan ini, mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga kerusakan ekosistem yang semakin parah. Masyarakat menilai bahwa bencana ini bukan semata-mata fenomena alam, melainkan juga akibat dari kebijakan pembangunan yang tidak memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan.
Aktivis lingkungan dan masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga melakukan evaluasi mendalam terhadap pola pembangunan di wilayah rawan bencana. Mereka menegaskan bahwa tanpa perubahan struktural, bencana serupa akan terus berulang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah mengenai tuntutan penetapan bencana nasional tersebut. Namun, gelombang tekanan publik terus menguat, menuntut langkah nyata untuk penyelamatan lingkungan dan masa depan wilayah Sumatera dan Aceh.(*)