Tuban,, RadarNusantaraPost.com 03 Desember 2025 —ketua umum madas moch. Taufik selaku kuasa hukum muhammad Rifai menyoroti Kontroversi kasus salah tangkap dan dugaan penganiayaan oleh anggota Jatanras Polres Tuban memasuki babak baru. Bukannya memberi dukungan moral kepada anggotanya, Ketua Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Tuban, Soehadi, justru diduga menekan Kades Sidorejo, Parwandi, agar mempengaruhi keluarga korban untuk mencabut laporan.
Alih-alih menunjukkan sikap solidaritas, langkah Soehadi justru memunculkan tanda tanya besar: apakah PKDI bergerak untuk kepentingan anggotanya, atau justru untuk kepentingan pihak lain?
Informasi yang diterima Newstizen menyebutkan bahwa setelah proses hukum berjalan, beredar isu bahwa Ketua PKDI Tuban mengancam akan mencabut keanggotaan Parwandi dari PKDI apabila ia tidak berhasil meyakinkan pelapor—Suhari, ayah korban salah tangkap—untuk mencabut laporannya.
Isu ini membuat suasana internal para kepala desa memanas. Banyak yang menilai tindakan tersebut bukan bagian dari fungsi organisasi, melainkan bentuk tekanan yang tidak semestinya dilakukan ketua kepada anggotanya.
Masalah kian memuncak ketika pada Senin, 1 Desember 2025, sekitar pukul 12.36 WIB, Soehadi disebut melontarkan kalimat bernada ancaman saat berbicara mengenai Parwandi di hadapan beberapa petinggi Polres Tuban.
“Kades Parwandi saya suruh ketemu dulu dengan petinggi polisi, tapi kok malah pergi dengan teman LSM dan media. Lihat saja nanti, akan saya pulosoro (kerjain sampai susah),” ujar Soehadi, sebagaimana ditirukan sumber yang hadir.
Pernyataan tersebut membuat banyak pihak terkejut, sebab Parwandi kala itu sedang berjuang mendampingi warganya yang menjadi korban salah tangkap dan penganiayaan.
Aktivis LSM yang mengawal kasus ini merasa tindakan Soehadi tidak mencerminkan kepemimpinan yang membela masyarakat.
“Yang membela warga terdzalimi malah ditekan. Ketua PKDI terlihat seperti lebih berpihak pada pihak yang diduga melakukan kesalahan. Ini tidak pantas dan memperkeruh keadaan,” ujar salah satu aktivis yang enggan disebutkan namanya.
Para aktivis menilai posisi PKDI harusnya menjadi garda moral yang menguatkan kepala desa dalam membela kepentingan rakyat, bukan malah menjadi perpanjangan kepentingan pihak tertentu.
Menanggapi kritik yang berkembang, Soehadi menyampaikan bahwa tindakannya dilakukan karena ia membawa nama organisasi PKDI.
“Saya bertindak karena saya membawa organisasi. PKDI ini mitra Polres, dan suatu saat kita juga butuh bantuan mereka. Jadi saya hanya mencoba membantu menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Namun pernyataan tersebut justru memantik kritik baru, karena banyak yang menilai hubungan baik dengan Polres tidak boleh mengorbankan keberanian kepala desa dalam membela warganya.
Kasus salah tangkap ini terus menyedot perhatian publik Tuban. Kini, perhatian bukan hanya tertuju pada proses hukum, tetapi juga pada dinamika kepemimpinan PKDI Tuban yang dianggap tidak solid dalam membela anggotanya.
Publik menanti apakah PKDI Jawa Timur akan turun tangan memberikan klarifikasi, atau memilih membiarkan polemik ini bergulir semakin panas.
Tim Redaksi