Bandung,Radarnusantarapost Rabu, 16 Desember 2025— Alih-alih solid pasca wafatnya Ketua Umum DPP AKJII alm. Ir. Nadiyanto, MMfg, organisasi jurnalis ini justru terjerumus dalam pusaran konflik kekuasaan. Kursi Ketua Umum DPP AKJII kini diperebutkan, setelah Sekretaris Jenderal DPP AKJII, Dwi Atika, mendeklarasikan diri sebagai Ketua Umum dan langsung melantik Ketua DPD AKJII Jawa Barat.
Langkah tersebut sontak memantik gejolak nasional di internal AKJII. Sejumlah pengurus pusat, daerah, hingga cabang menilai tindakan itu sepihak, tidak etis, dan menyimpang dari mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam AD/ART.
Sekjen Lompat Jabatan, Mekanisme Dipertanyakan
Pasca wafatnya Ketua Umum, sejumlah pihak menegaskan bahwa tidak ada satu pun ketentuan organisasi yang membenarkan Sekjen otomatis naik menjadi Ketua Umum. Secara normatif, kekosongan jabatan mestinya diisi melalui:
mandat Wakil Ketua Umum,
penunjukan Pelaksana Tugas,
Kongres/Musyawarah Luar Biasa.
“Yang terjadi bukan transisi kepemimpinan, tapi klaim kekuasaan,” ujar salah satu pengurus pusat.
Pelantikan DPD Jabar Jadi Pemicu Ledakan
Sebelum konflik terbuka pecah di tingkat nasional, rapat koordinasi DPD AKJII Jawa Barat di Bandung lebih dulu digelar. Dalam forum tersebut, Dwi Atika—yang sebelumnya menjabat Sekjen—hadir dengan status sebagai Ketua Umum versi dirinya, sekaligus melantik Ketua DPD AKJII Jawa Barat.
Pelantikan inilah yang kemudian disebut-sebut sebagai titik api konflik, karena dilakukan di tengah status kepemimpinan DPP yang masih dipersoalkan legitimasinya.
Meski demikian, Dwi Atika dalam arahannya menekankan agenda profesionalisme jurnalis dan uji kompetensi. Namun bagi penentang, agenda baik tidak bisa membenarkan proses yang cacat secara organisasi.
Daerah Bergerak, Pusat Diguncang
Di tengah badai konflik pusat, DPD AKJII Jawa Barat tetap tancap gas, menyepakati pembentukan Panitia Rakerda dan persiapan Uji Kompetensi Jurnalis. Ketua DPD Ali Kurniawan menyatakan fokus pada kerja profesional di daerah, meski dinamika pusat terus memanas.
Ungaran Meledak: Kongres atau Organisasi Pecah
Puncak perlawanan terjadi di Kota Ungaran, Jawa Tengah, Dewan Pendiri, Dewan Pengawas, serta perwakilan DPP, DPD, dan DPC se-Indonesia menggelar rapat pembentukan Tim Formatur sekaligus pernyataan sikap keras.
Forum yang dipimpin Wakil Ketua Umum Dr. Yudi Hendrilia, M.Pd.K itu secara tegas:
Menolak kepemimpinan sepihak.
Tidak mengakui DPP mana pun sebelum Kongres.
Menuntut Kongres AKJII segera digelar.
Menolak kongres tandingan
Siap menggelar Kongres Penyelamatan Organisasi di Jawa Tengah
“Dualisme kepemimpinan ini hanya menyisakan konflik struktural dan menghancurkan soliditas organisasi,” tegas perwakilan forum.
AKJII di Ambang Perpecahan
Dengan klaim Ketua Umum, pelantikan DPD, dan perlawanan terbuka dari daerah, AKJII kini berada di titik kritis sejarah organisasi. Tanpa Kongres sebagai forum tertinggi, konflik dikhawatirkan akan terus meluas dan meninggalkan luka panjang di tubuh organisasi jurnalis independen tersebut.
Jurnalis isw89