RADAR NUSANTARA POST Kelurahan Tambak Rejo Bungkam mendadak jadi perbincangan setelah petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bungkam saat dikonfirmasi awak media. Tidak ada sosialisasi kepada calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sementara proses pendaftaran diduga dilakukan asal-asalan. Akibatnya, sejumlah warga mengeluhkan pencoretan sepihak dari data DTKS.
Salah satunya keluarga berinisial *ASM*, yang mengaku namanya tiba-tiba hilang dari daftar resmi. “Saya dicoret tanpa penjelasan. Sekarang hanya bisa melihat tetangga menerima PKH dan BLT, sedangkan hak kami hilang,” ujarnya dengan nada kecewa. Kasus ASM bukan satu-satunya; keluhan serupa bergema di lingkungan warga, memunculkan dugaan kerugian publik yang sistematis.
Awak media Radar Nusantara Post mencoba meminta klarifikasi ke pihak kelurahan, namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada jawaban resmi. Sikap membisu itu semakin mempertebal kecurigaan warga bahwa mekanisme pendaftaran KPM sarat masalah.
Untuk menindaklanjuti, *awak media akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial* guna memeriksa ulang validitas data DTKS dan prosedur pendamping PKH di Kelurahan Bungkam.
Selain itu, *laporan resmi juga akan disampaikan ke Ombudsman RI* sebagai dugaan maladministrasi pelayanan publik: tiadanya sosialisasi, tidak transparannya pencoretan data, serta potensi penolakan hak warga miskin atas bantuan negara.
Warga berharap sinergi media, dinas terkait, dan Ombudsman dapat membongkar persoalan ini, sekaligus mengembalikan hak mereka yang terabaikan. Jurnalis isw89