Bangkalan.RADAR NUSANTARA POST-
Wartawan Peduli Keadilan (WPK) menggelar audiensi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan sebagai upaya membuka ruang evaluasi terhadap berbagai fenomena pelayanan kesehatan di daerah.
Audiensi yang dilaksanakan di ruang rapat koordinasi, WPK diterima langsung oleh Kepala Dinkes Bangkalan, dr. Nunuk Kristiani, dan dihadiri oleh 22 Kepala Puskesmas (Kapus) se-Kabupaten Bangkalan.
Pertemuan ini menjadi forum terbuka untuk menyamakan persepsi serta memperkuat komunikasi antara insan pers dan jajaran pelayanan kesehatan.
Kehadiran para Kapus ini juga menegaskan komitmen bersama dalam meningkatkan mutu layanan sekaligus mengikis stigma negatif terhadap peran jurnalis.
Ketua WPK, Supriadi, menegaskan bahwa kehadiran WPK untuk menyampaikan beberapa fenomena yang terjadi pada masyarakat dan fakta lapangan sebagai bahan evaluasi bersama.
“Kami hadir menyampaikan fenomena yang terjadi di masyarakat agar menjadi evaluasi bersama untuk mencetus solusi terbaik agar kualitas pelayanan lebih maksimal, bukan ungkap kasus” tegasnya, Jumat (23/01/2026).
Sementara itu Anam hadir sebagai Humas WPK menyampaikan kritikannya terhadap penggunaan anggaran yang lebih transparan dan pelayanan kesehatan. Mengingat kejadian yang sempat viral di media sosial pada salah satu rumah sakit di Bangkalan beberapa waktu lalu.
“Agar juga dievaluasi terkait penggunaan anggaran yang lebih transparan dan pelayanan di beberapa rumah sakit agar tidak mengedepankan sistem dan pemenuhan administrasi, namun lebih memprioritaskan keselamatan jiwa terlebih pasien gawat darurat,” tegas Anam.
Tidak hanya itu, ketua tim investigasi WPK yang kerap dipanggil Robin memberikan koreksi terhadap regulasi pencegahan dan penanganan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang baru-baru ini marak menimpa masyarakat di Bangkalan. Robin juga menyoroti pelaksanaan fogging yang dinilai perlu pemahaman regulasi yang tepat.
“Kebijakan dinas akan dilakukan fogging ketika sudah ada tersangka DBD yang dilaporkan dengan menyertai hasil lab, bagaimana dengan masyarakat yang tidak paham dengan prosedur ini,?” tanya Robin.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinkes Bangkalan, dr. Nunuk Kristiani, menyambut positif audiensi tersebut dan mengapresiasi masukan konstruktif yang disampaikan WPK sebagai bahan pembenahan internal.
“Alhamdulillah, kehadiran rekan-rekan WPK menjadi angin segar bagi kami. Banyak masukan dan solusi yang disampaikan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangkalan,” terang dr. Nunuk.
Menurutnya, kolaborasi antara Dinkes, Puskesmas, dan insan pers merupakan bagian penting dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang lebih terbuka, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menanggapi kritikan Robin, Kadinkes menegaskan bahwa sesuai mekanisme yang berlaku di Dinas Kesehatan, fogging bukan langkah utama dalam pencegahan DBD. Menurutnya upaya yang lebih diutamakan adalah pemberantasan sarang nyamuk melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan masyarakat.
“Fogging itu hanya bagian dari penanganan, bukan solusi utama. Yang paling penting adalah membinasakan sarang nyamuk dan membangun kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat,” tegasnya.
Sementara itu, dr. Nunuk juga mengungkapkan tantangan keterbatasan anggaran yang dihadapi Dinas Kesehatan Bangkalan. Ia menyebut adanya kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan sejumlah program mengalami pemangkasan hingga 50 persen dari alokasi awal.
Meski demikian, pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi berkelanjutan antara WPK dan Dinas Kesehatan Bangkalan, dengan orientasi utama pada peningkatan kualitas layanan kesehatan serta penyampaian informasi yang berimbang dan edukatif kepada publik.