Bangkalan, -RADAR NUSANTARA POST, -Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan menggelar silaturahmi dan diskusi strategis bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumber Daya Bangkalan guna membahas pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen serta penguatan ketahanan energi daerah, Senin (30/12/2025).
Pertemuan ini menjadi ruang dialog konstruktif antara mahasiswa dan BUMD untuk menyamakan persepsi terkait peran strategis daerah dalam mengelola potensi energi, khususnya sektor minyak dan gas bumi di Kabupaten Bangkalan.
HMI menegaskan bahwa meskipun eksploitasi migas telah berlangsung puluhan tahun, dampaknya terhadap pembangunan daerah masih belum signifikan. Bahkan, hak PI 10 persen baru terealisasi pada 2023 setelah penantian panjang.
Dalam forum tersebut, HMI Cabang Bangkalan menekankan pentingnya optimalisasi PI 10 persen sebagai instrumen strategis peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.
Pengelolaan PI, menurut HMI, harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, bukan sekadar menjadi ruang kepentingan segelintir elite.
Malik Fahad selaku Ketua Bidang ESDM HMI Cabang Bangkalan menegaskan bahwa pengelolaan PI 10 persen memiliki kompleksitas tinggi sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten. Tanpa pengelolaan yang matang, BUMD berpotensi hanya menjadi penonton dan tidak mampu mengontrol maupun mengaudit biaya operasional yang dibebankan kontraktor.
Malik Fahad juga mengingatkan bahwa sektor migas merupakan sektor rawan praktik korupsi, sehingga transparansi dan pengawasan harus menjadi prioritas utama.
Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan, Kresna Bayu, menekankan bahwa pengelolaan energi tidak boleh berhenti pada orientasi bisnis semata. Ia mendorong BUMD untuk memiliki roadmap jangka panjang demi menjamin ketahanan energi daerah.
Menurutnya, pengembangan migas tidak boleh hanya terfokus pada sektor hulu, melainkan harus diperluas ke sektor hilir, seperti pembangunan jaringan pipa gas dan penguatan industri turunan. Langkah ini dinilai mampu menarik investasi dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Bangkalan.
“Jangan sampai hasil migas hanya dinikmati oleh oligarki oligarki SDA saja. Masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari kekayaan alam daerahnya,” tegas Kresna.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BUMD Sumber Daya Bangkalan menyambut baik masukan dan gagasan yang disampaikan HMI. Ia menegaskan komitmen BUMD untuk membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan mahasiswa serta masyarakat sipil dalam mewujudkan tata kelola energi yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Pihaknya juga tengah merancang terobosan di sektor hilir agar distribusi energi tidak lagi bergantung ke daerah lain, seperti Gresik, sehingga Bangkalan dapat merasakan manfaat langsung dari potensi migasnya.
HMI Cabang Bangkalan berharap, dialog ini menjadi langkah awal terbangunnya sinergi berkelanjutan antara mahasiswa, BUMD, dan pemerintah daerah demi mewujudkan kedaulatan energi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Bangkalan.
(Dien/Taufiq)