SURABAYA,RADAR NUSANTARA POST.-Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara Jawa Timur, menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Jatim pada Senin (19/1/2026). Mereka menolak wacana Pilkada tidak langsung melalui DPRD dan beberapa isu strategis lainnya termasuk banyaknya militer yang mulai masuk disipil.

Yang menarik menjadi ciri Khas aliansi bem nusantara jawa timur adalah selalu menempelkan dan menggaungkan Kembalikan TNI Ke Barak, yang padahal senasional sudah mulai pudar. Tidak banyak bisa dilihat dan bisa dihitung.

Mahasiswa menilai Pilkada tidak langsung merupakan kemunduran demokrasi. Sebab menghilangkan hak rakyat memilih pemimpin secara langsung, serta menyuarakan penolakan melalui orasi, spanduk, dan simbol keranda “RIP Demokrasi”.

Koordinator Daerah Bemnus Jatim Deni Oktaviano Putra mengatakan, melalui aksi ini mahasiswa akan terus menyuarakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung.

“Ini bentuk kemunduran demokrasi, serta pembatasan hak rakyat yang dilakukan oleh negara,” kata Deni.

Aksi yang di Koordinatori oleh Bemnus itu juga nampak terlihat sepanduk yang bertuliskan ‘Tarik Militer Dari Sipil’ dan juga sindirian seperti ‘Kurang Kerjaan Karena itu Masuk Ruang Sipil’. Bahkan disesi mediasi antara Koordinator Bemnus Jatim Deni dan Ketua Dprd salah seorang mahasiswa memotong pembicaraan dan mengingatkan kepada Ketua Dewan kalo kedepan ruang sipil bakal kembali ke Orde Baru,’Bapak kan sipil, bagaimana kedepan jika bapak ruangnya diambil, sekarang itu Orde Baru dengan Gaya Baru’, ucap salah satu mahasiswa

Pasca wacana tersebut bergulir, langsung terjadi aksi penolakan dari banyak pihak. salah satunya dari massa aksi BEM Nusantara, melalui orasi dengan menggunakan mobil komando di depan gerbang utama gedung DPRD Jatim.

Massa yang datang dari berbagai perguruan tinggi se Jawa Timur ini juga membawa keranda hitam yang bertuliskan ‘RIP Demokrasi’ dan ‘135+ yang berarti menandakan Korban HAM Kanjuruhan. Keranda ini dipajang diatas kawat berduri yang dipasang petugas keamanan di lokasi.

Terakhir Bem Nusantara menambahkan, memang aturan Pilkada belum masuk Prolegnas, kalo bisa jangan sampai masuk karena kalo sdh masuk Prolegnas rata2 pasti di setujui.